Targetkan Layanan Kesehatan Merata, Pemkab Inhu dan BPJS Kesehatan Perkuat Kemitraan Fasilitas Kesehatan

INHU, TOPIKPUBLIK.COM — Keterbatasan fiskal daerah tidak boleh menjadi alasan untuk mengendurkan kualitas pelayanan publik, terlebih pada sektor kesehatan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Semangat itulah yang ditegaskan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu saat menggelar Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan bersama BPJS Kesehatan Cabang Rengat, bertempat di Ruang Narasinga Lantai 2 Kantor Bupati Inhu, Selasa (21/4/2026).

Forum kemitraan tersebut menjadi ruang penting bagi pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, DPRD, Organisasi Perangkat Daerah, serta pemangku kepentingan terkait untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan merumuskan langkah strategis dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan di Kabupaten Inhu. Melalui forum ini, Pemkab Inhu menegaskan komitmennya agar pelayanan kesehatan tidak hanya tersedia, tetapi juga semakin mudah diakses, berkualitas, dan dirasakan manfaatnya secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Zulfahmi Adrian, tersebut menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan sinergi lintas sektor. Menurut Sekda, peningkatan mutu pelayanan kesehatan membutuhkan komitmen bersama, bukan hanya dari pemerintah daerah, tetapi juga dari seluruh pihak yang terlibat dalam sistem pelayanan kesehatan, termasuk fasilitas kesehatan dan BPJS Kesehatan.

“Forum ini menjadi wadah penting untuk menyatukan tujuan dan langkah strategis, khususnya dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” ujar Sekda Inhu, Zulfahmi Adrian.

Dalam arahannya, Sekda menekankan bahwa pelayanan kesehatan merupakan salah satu wajah utama pelayanan publik. Oleh karena itu, berbagai keterbatasan yang dihadapi daerah harus dijawab dengan inovasi, efisiensi, kolaborasi, dan keseriusan dalam membangun sistem pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia menilai, forum kemitraan seperti ini sangat dibutuhkan agar setiap persoalan di lapangan dapat dibahas secara terbuka dan dicarikan solusi bersama.

Selain membahas peningkatan mutu layanan dan kebutuhan fasilitas kesehatan, forum tersebut juga menyoroti upaya Pemkab Inhu dalam mendorong penguatan Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Salah satu perhatian yang mengemuka adalah bagaimana sektor layanan kesehatan dapat dikelola secara optimal tanpa mengabaikan prinsip pelayanan yang berpihak kepada masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, fasilitas kesehatan diharapkan tidak hanya mampu memberikan pelayanan maksimal, tetapi juga turut mendukung tata kelola daerah yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Sekda Zulfahmi Adrian menyampaikan bahwa berbagai masukan, catatan, dan hasil diskusi dalam forum ini akan menjadi bahan evaluasi bersama. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk melihat secara lebih jernih tantangan pelayanan kesehatan di Kabupaten Inhu, mulai dari kebutuhan fasilitas kesehatan, kualitas pelayanan, akses masyarakat, hingga koordinasi antarinstansi. Hasil forum juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi Komisi IV DPRD Inhu dalam mendorong perbaikan layanan kesehatan ke depan.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Rengat, Asfurina, memaparkan kondisi terkini cakupan layanan kesehatan, termasuk berbagai kelebihan dan kekurangan akses layanan yang saat ini dirasakan masyarakat. Pemaparan tersebut menjadi pijakan penting untuk memetakan persoalan secara lebih objektif, sehingga langkah perbaikan yang dirumuskan dapat lebih tepat sasaran.

Melalui pemaparan tersebut, forum mendapatkan gambaran mengenai kondisi kerja sama fasilitas kesehatan, tantangan pelayanan, serta ruang-ruang perbaikan yang masih perlu diperkuat. Hal ini menjadi bagian penting dalam membangun sistem layanan kesehatan yang lebih terintegrasi, mulai dari sisi administrasi, kualitas pelayanan, hingga kemudahan masyarakat dalam memperoleh hak layanan kesehatan.

“Kita tetap harus optimis. Dengan semangat kebersamaan, keterbatasan yang ada bukan menjadi penghalang untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tambah Zulfahmi.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa pembangunan sektor kesehatan tidak semata bertumpu pada ketersediaan anggaran, tetapi juga pada kemauan bersama untuk memperbaiki pelayanan. Di tengah berbagai tantangan, Pemkab Inhu bersama BPJS Kesehatan Cabang Rengat berupaya membangun pola kerja yang lebih solid, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Sesi diskusi dalam forum berlangsung dengan melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah. Masing-masing OPD menyampaikan masukan, pandangan, serta persoalan yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan kesehatan di wilayah kerja masing-masing. Diskusi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkaya data, memperluas sudut pandang, dan memperkuat sinergi agar kebijakan yang diambil benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di lapangan.

Kehadiran berbagai unsur dalam forum ini menunjukkan bahwa peningkatan layanan kesehatan di Inhu memerlukan kerja bersama. Tidak cukup hanya dengan memperbaiki fasilitas, pelayanan kesehatan juga membutuhkan komunikasi yang baik, koordinasi lintas sektor, dukungan regulasi, serta komitmen untuk menghadirkan pelayanan yang cepat, tepat, dan manusiawi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Komisi IV DPRD Inhu, Raja Irwantoni, jajaran BPJS Kesehatan Cabang Rengat, para kepala OPD terkait, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Kehadiran para pemangku kepentingan ini memperlihatkan bahwa isu kesehatan menjadi perhatian bersama dalam agenda pembangunan daerah.

Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan bersama BPJS Kesehatan Cabang Rengat ini diharapkan tidak berhenti sebagai agenda seremonial semata. Lebih dari itu, forum tersebut diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat kolaborasi, memperbaiki kualitas pelayanan, serta memastikan masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu memperoleh akses kesehatan yang lebih baik, lebih adil, dan lebih merata.

Dengan komitmen bersama, Pemkab Inhu menargetkan pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas dapat benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke tingkat bawah. Sebab, layanan kesehatan yang baik bukan hanya soal fasilitas dan prosedur, melainkan juga tentang kehadiran negara dalam menjaga martabat, keselamatan, dan harapan hidup warganya.