BNPP RI Tinjau Abrasi dan Infrastruktur Perbatasan di Kepulauan Meranti

MERANTI – TOPIKPUBLIK.COM – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia dijadwalkan melakukan kunjungan kerja strategis ke Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, pada Kamis (12/2/2026). Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Deputi I BNPP RI Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Dr. Nurdin, M.Si, bersama rombongan guna meninjau berbagai persoalan strategis di wilayah perbatasan, mulai dari ancaman abrasi pantai hingga kesiapan infrastruktur pelayanan publik.

Agenda kunjungan kerja BNPP RI tersebut menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menyampaikan secara langsung kondisi aktual kawasan perbatasan yang berbatasan dengan negara tetangga. Pemerintah daerah berharap kehadiran BNPP RI dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kedaulatan wilayah sekaligus mempercepat pembangunan kawasan perbatasan.

Rencana kunjungan tersebut terungkap dalam rapat koordinasi (rakor) yang digelar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait. Rakor dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Sudandri, di ruang rapat Kantor Bupati Meranti, Rabu (11/2/2026).

Rapat koordinasi itu dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah dan unsur terkait, di antaranya Asisten II Sekdakab Meranti Tengku Arifin, Staf Ahli Bupati Febriadi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Muhlisin, Kepala Dinas Perhubungan, perwakilan Pos Angkatan Laut (Posal) Selatpanjang, para kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, serta para camat dari wilayah yang berada di kawasan perbatasan.

Dalam pertemuan tersebut dibahas secara rinci agenda peninjauan lapangan yang akan dilakukan tim BNPP RI selama berada di Kepulauan Meranti. Peninjauan tersebut meliputi kondisi wilayah perbatasan negara, aspek keamanan dan stabilitas kawasan, serta kesiapan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik di daerah perbatasan.

Selain itu, kunjungan ini juga bertujuan untuk melihat secara langsung dinamika sosial, ekonomi, dan geografis wilayah perbatasan. Hal ini dinilai penting sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan nasional terkait pengelolaan kawasan perbatasan yang berkelanjutan.

Kepala Bagian Perbatasan Sekretariat Daerah Kepulauan Meranti, Gilang, menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan memanfaatkan kunjungan BNPP RI tersebut untuk menyampaikan sejumlah persoalan krusial yang dihadapi daerah, terutama terkait ancaman abrasi pantai yang terus menggerus daratan di wilayah perbatasan.

Menurutnya, abrasi yang terjadi di sejumlah titik di Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya di Kecamatan Rangsang, telah menjadi perhatian serius karena berpotensi memengaruhi garis batas wilayah negara apabila tidak segera ditangani secara komprehensif.

“Permasalahan abrasi di wilayah perbatasan Meranti saat ini sudah cukup mengkhawatirkan. Pengikisan daratan terjadi secara bertahap dan berdampak pada wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Oleh karena itu, momentum kunjungan BNPP RI ini akan kami manfaatkan untuk mengusulkan dukungan pendanaan dari APBN melalui BNPP RI agar penanganan abrasi dapat dilakukan secara lebih optimal,” ujar Gilang.

Ia menambahkan, penanganan abrasi tidak hanya berkaitan dengan persoalan lingkungan semata, tetapi juga menyangkut aspek kedaulatan wilayah, perlindungan masyarakat pesisir, serta keberlanjutan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang bermukim di kawasan perbatasan.

Selain fokus pada penanganan abrasi, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti juga akan mengusulkan sejumlah program pembangunan infrastruktur strategis yang dinilai mendesak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah perbatasan.

Salah satu usulan yang akan disampaikan adalah dukungan anggaran untuk pembangunan serta renovasi Kantor Camat Rangsang Barat. Fasilitas pemerintahan tersebut dinilai sudah tidak lagi representatif untuk menunjang aktivitas pelayanan administrasi kepada masyarakat.

Pemerintah daerah berharap melalui dukungan pemerintah pusat, pembangunan fasilitas pemerintahan di wilayah perbatasan dapat ditingkatkan sehingga pelayanan publik kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal dan profesional.

Tak hanya meninjau persoalan infrastruktur dan abrasi, rombongan BNPP RI juga dijadwalkan akan melihat secara langsung potensi ekonomi unggulan Kabupaten Kepulauan Meranti. Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah sektor perkebunan rakyat, khususnya komoditas sagu dan kelapa yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat setempat.

Pemerintah daerah menilai penguatan sektor ekonomi lokal di kawasan perbatasan memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan wilayah. Dengan ekonomi masyarakat yang kuat dan mandiri, kawasan perbatasan tidak hanya menjadi benteng geografis negara, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Lebih jauh lagi, ketahanan pangan dan pengembangan komoditas unggulan di wilayah perbatasan juga berkaitan erat dengan aspek pertahanan dan keamanan negara. Wilayah perbatasan yang maju secara ekonomi akan memberikan dampak positif terhadap stabilitas sosial dan memperkuat kehadiran negara di daerah terluar.

Kunjungan kerja BNPP RI ke Kabupaten Kepulauan Meranti ini diharapkan dapat membuka ruang dialog yang konstruktif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk pembangunan kawasan perbatasan.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap hasil kunjungan tersebut dapat membawa dampak nyata, baik dalam bentuk dukungan kebijakan maupun alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan wilayah perbatasan.

Dengan adanya perhatian dan dukungan yang lebih kuat dari pemerintah pusat, berbagai persoalan yang dihadapi daerah, seperti abrasi pantai, keterbatasan infrastruktur, hingga penguatan ekonomi masyarakat perbatasan, diharapkan dapat ditangani secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Kunjungan ini sekaligus menjadi langkah strategis dalam memperkuat komitmen bersama menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di kawasan perbatasan yang memiliki peran penting sebagai beranda terdepan bangsa.

(Infotorial)

Wartawan: Ade Tian Prahmana