Respons Tajam Ketua Forum Transparansi 08 atas Kritik Desi Guswita Soal Penambahan OPD dan Mobil Dinas Baru di Kuansing

TOPIKPUBLIK.COM — Pernyataan kritis dari anggota DPRD Kuantan Singingi (Kuansing) Fraksi PKB, Desi Guswita, terkait penambahan sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru serta pengadaan mobil dinas, menuai tanggapan tegas dari Ketua Forum Transparansi 08 Asta Cita, Rifky Rizal Zaman, SH.

Dalam keterangan persnya, Rabu (16/4/2025), Rifky menilai kritik Desi kurang berdasar dan tidak dilandasi kajian menyeluruh atas kebutuhan struktural pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.

“Sebagai anggota DPRD, seharusnya Desi memiliki pemahaman yang lebih komprehensif terhadap kondisi sosial ekonomi daerah, bukan terburu-buru mengeluarkan kritik yang dapat memperkeruh stabilitas daerah,” ujar Rifky.

Menurutnya, kebijakan penambahan OPD yang diambil Pemkab Kuansing bukan bentuk pemborosan, melainkan upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap dinamika zaman.

“Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membentuk struktur organisasi yang mampu merespon tantangan baru dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Penambahan OPD adalah bentuk penguatan kelembagaan demi pelayanan yang lebih efektif,” jelasnya.

Terkait kritik terhadap pengadaan mobil dinas, Rifky menyebut bahwa hal tersebut terlalu menyederhanakan persoalan. Ia menjelaskan bahwa kendaraan dinas bukan hanya simbol fasilitas, tetapi alat pendukung tugas pelayanan kepada masyarakat.

“Kalau mobil dinas sudah tidak layak pakai, tentu perlu diganti. Ini menyangkut mobilitas dan efektivitas kerja aparatur negara. Menyebutnya sebagai pemborosan tanpa melihat konteks jelas menyesatkan opini publik,” tegasnya.

Rifky juga menanggapi pernyataan Desi yang menyebut penambahan OPD akan merugikan masyarakat dan partai pengusung.

“Justru sebaliknya, bila penambahan ini meningkatkan pelayanan dan birokrasi menjadi lebih profesional, maka masyarakatlah yang diuntungkan. Kita tidak bisa terus-menerus membandingkan kebijakan pusat dan daerah tanpa memahami perbedaan konteksnya,” paparnya.

Ia menambahkan, efisiensi anggaran tidak selalu berarti menolak pembangunan atau restrukturisasi. Dalam banyak kasus, peningkatan kapasitas birokrasi justru merupakan bentuk efisiensi jangka panjang.

“Sebagai aktivis transparansi, saya mengajak para wakil rakyat untuk mengedepankan kritik yang berbasis data dan solusi. Kritik emosional hanya akan menciptakan kebingungan di tengah masyarakat,” tutup Rifky.

Forum Transparansi 08 Asta Cita menegaskan pentingnya melihat kebijakan publik secara utuh dan berimbang, serta menjadikan dinamika politik sebagai ruang edukasi, bukan sekadar ajang kontroversi.