Siak Perkuat Penilaian Mandiri Pangan Aman, BPOM Pekanbaru Tekankan Pengendalian AMR

TOPIKPUBLIK.COM – SIAK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak menegaskan komitmennya mendukung Program Nasional Kabupaten/Kota Pangan Aman melalui kegiatan Advokasi Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman dan Pengendalian Resistensi Antimikroba (AMR). Kegiatan ini resmi dibuka oleh Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, bersama Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru, Alex Sander, di Zamrud Room Kompleks Abdi Praja, Rabu (13/8/2025).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis meningkatkan kesadaran sekaligus kemampuan pemerintah daerah dan pelaku usaha pangan dalam menjaga keamanan pangan dari hulu hingga hilir. Selain itu, program ini juga bertujuan membantu daerah melakukan penilaian mandiri agar mampu bersaing di tingkat nasional serta memastikan kualitas pangan yang aman dan sehat bagi masyarakat.

Wabup Siak: Penilaian Mandiri Pangan Aman Menjadi Tolok Ukur Keberhasilan Daerah

Dalam sambutannya, Syamsurizal menyampaikan apresiasi atas kunjungan BPOM Pekanbaru, sembari menekankan pentingnya penilaian mandiri keamanan pangan sebagai indikator keberhasilan Pemkab Siak di sektor kesehatan dan keamanan pangan.

"Keberhasilan atau tidaknya pemerintah daerah dalam menjamin pangan aman dan obat-obatan akan tercermin dari hasil penilaian ini. Kami berharap kehadiran BPOM di Siak memberi manfaat besar sekaligus memperkuat pencapaian tujuan nasional," ujar Syamsurizal.

Ia juga mengungkapkan, Pemkab Siak tengah menggarap berbagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk dari sektor pangan. Salah satu inisiatif yang sedang dikaji adalah produksi air mineral asli Kabupaten Siak.

“Tadi kami berdiskusi dengan Kepala Balai BPOM bagaimana Siak dapat memproduksi air mineral berlabel daerah. Ke depan, kami ingin Siak memiliki produk air mineral lokal yang aman, higienis, dan menjadi kebanggaan daerah sekaligus menambah PAD,” jelasnya.

Data BPOM: 10–22 Juta Kasus Diare Akibat Pangan Tercemar Tiap Tahun

Kepala Balai BPOM Pekanbaru, Alex Sander, mengungkap fakta mencengangkan: setiap tahun Indonesia menghadapi 10–22 juta kasus diare akibat pangan tercemar, dengan beban ekonomi yang mencapai Rp64,8–226,3 triliun.

Menurutnya, keamanan pangan memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan pemerintah maupun agenda global seperti penurunan stunting, pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), implementasi program makan bergizi gratis, hingga menyongsong Indonesia Emas 2045.

Alex menjelaskan, program Kabupaten/Kota Pangan Aman memiliki empat tujuan utama:

1. Menyusun dokumen pengawasan pangan yang konsisten.

2. Melaksanakan kegiatan keamanan pangan secara efektif.

3. Menghadirkan inovasi pembangunan pangan daerah.

4. Memberikan pendampingan dan penguatan kapasitas daerah.

“Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman dilakukan berdasarkan lima aspek utama: penerapan NSPK oleh pemerintah daerah, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan inovasi, serta penerimaan penghargaan,” jelasnya.

Ancaman AMR: Risiko Global yang Perlu Diwaspadai

Selain membahas keamanan pangan, pertemuan ini juga menyoroti ancaman Resistensi Antimikroba (AMR)—kondisi ketika mikroorganisme mampu bertahan dari pengobatan antimikroba, sehingga menurunkan efektivitas obat dan meningkatkan risiko penyebaran penyakit.

“AMR adalah ancaman kesehatan masyarakat global. BPOM berperan penting dalam memperkuat kebijakan, meningkatkan kapasitas SDM, melakukan survei, intervensi, serta advokasi untuk menekan laju resistensi,” kata Alex Sander.

Ia menegaskan, upaya pengendalian AMR membutuhkan kesadaran kolektif seluruh pihak—pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat—agar pangan tetap aman dan kesehatan publik terjaga.

“Kesadaran bersama sangat diperlukan. Dengan kolaborasi, kita dapat mengendalikan AMR sekaligus memastikan pangan yang aman untuk generasi sekarang dan mendatang,” pungkasnya.