Wako Agung Nugroho Turunkan 264 ASN ke Tingkat RW, Pastikan Data Warga Pekanbaru Akurat dan Tepat Sasaran

PEKANBARU, TOPIKPUBLIK.COM – Pemerintah Kota Pekanbaru terus memperkuat akurasi data masyarakat sebagai fondasi utama pembangunan dan penyaluran program bantuan yang tepat sasaran. Melalui Program 1 ASN 1 RW, Wali Kota Pekanbaru H. Agung Nugroho, SE., MM., kembali memperluas jangkauan pendataan hingga ke tingkat rukun warga (RW) dengan menurunkan ratusan aparatur sipil negara (ASN) ke sejumlah kecamatan di Kota Bertuah.

Sebanyak 264 ASN resmi diterjunkan untuk melakukan pendataan langsung di lingkungan masyarakat pada enam kecamatan di Kota Pekanbaru. Pelepasan para ASN tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Pekanbaru H. Agung Nugroho dalam apel khusus yang digelar di Lapangan Bola Jalan Belimbing, Rabu (3/6/2026).

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam membangun basis data yang valid, akurat, dan terkini guna mendukung berbagai program pembangunan, pelayanan publik, hingga penyaluran bantuan sosial yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Dalam arahannya, Agung Nugroho menegaskan bahwa para ASN yang ditugaskan bukan sekadar melakukan pendataan administratif, tetapi juga menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk memahami kondisi riil masyarakat di tingkat akar rumput.

"Melalui program ini kami memberikan tugas khusus kepada ASN untuk mendukung seluruh program pemerintah berdasarkan data yang benar-benar diperbarui dan sesuai kondisi masyarakat saat ini," ujar Agung Nugroho.

Program yang sebelumnya telah berjalan di Kecamatan Binawidya dan Kecamatan Sail tersebut kini diperluas ke empat kecamatan lainnya, yakni Kecamatan Tuah Madani, Kecamatan Limapuluh, Kecamatan Bukit Raya, dan Kecamatan Senapelan.

Menurut Agung, keberadaan ASN di setiap RW diharapkan mampu menghasilkan data kewilayahan yang lebih komprehensif dan akurat. Pendataan mencakup kondisi sosial masyarakat, tingkat kesejahteraan warga, persoalan lingkungan, kebersihan, administrasi kependudukan, hingga berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di masing-masing wilayah.

Tidak hanya itu, ASN juga ditugaskan melakukan verifikasi terhadap data warga yang selama ini belum diperbarui, termasuk perubahan administrasi akibat pemekaran wilayah yang masih menggunakan dokumen lama.

"Kita ingin mendata kembali mana warga yang benar-benar membutuhkan bantuan, mana yang sudah mampu secara ekonomi, serta memastikan seluruh data kependudukan sudah sesuai dengan kondisi terkini. Misalnya ada masyarakat yang masih menggunakan KTP lama setelah terjadi pemekaran kecamatan, hal-hal seperti ini harus diperbarui," jelasnya.

Agung menilai bahwa validitas data menjadi kunci keberhasilan setiap kebijakan pemerintah. Selama ini berbagai program sosial maupun pembangunan sering menghadapi tantangan akibat ketidaksesuaian data di lapangan. Karena itu, Pemerintah Kota Pekanbaru berkomitmen melakukan pembaruan data secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Seluruh hasil pendataan nantinya akan dihimpun, dianalisis, dan dijadikan dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan daerah. Data tersebut akan menjadi referensi utama dalam menentukan program prioritas, termasuk penyaluran bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, hingga perencanaan pembangunan berbasis kebutuhan warga.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, data yang akurat menjadi pondasi utama agar seluruh program berjalan efektif dan tepat sasaran," tegasnya.

Program 1 ASN 1 RW juga menjadi wujud transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan berbasis data. Dengan keterlibatan langsung ASN di lingkungan masyarakat, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih nyata mengenai kondisi sosial ekonomi warga sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di tingkat lingkungan.

Melalui langkah strategis ini, Pemerintah Kota Pekanbaru berharap dapat menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran daerah, serta memastikan tidak ada masyarakat yang terlewat dari berbagai program pembangunan dan bantuan pemerintah.

Pendekatan berbasis data yang dilakukan hingga tingkat RW tersebut sekaligus menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, merata, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.